Langkat /Gasco.web.id
Berbagai macam bantuan dikucurkan oleh pemerintah pusat demi kelancaran kegiatan
Belajar Mengajar di dunia pendidikan,hal ini
Dilakukan presiden Joko Widodo guna membantu seluruh anak bangsa yang kurang
Mampu agar tidak putus sekolah salah satu nya dana Bantuan Operasional sekolah(BOS)
Yang di terima kepala sekolah setiap tahunnya,besarnya bantuan tersebut di tentukan sesuai jumlah siswanya.
Namun nyatanya hal itu bertolak belakang
Di lapangan,Dengan adanya bantuan BOS tersebut,bukan malah lebih baik tetapi di duga berbagai macam modus di lakukan oknum dinas untuk memungut uang dari kepala sekolah,hal itu terdengar di keluhkan salah satu kepsek SMP Negeri 4 selesai yang berinisial MS S.pd kepada kru media ini saat di wawancarai di sekolahnya Rabu(25/9/2024)
Ketika di tanya kru media ini kepada kepsek "kenapa fasilitas sekolah seperti Asbes rusak ringan tidak bisa di Rehap dengan dana BOS? Kepsek mengatakan"Tidak cukup biaya bang,karena murid kami cuma 116 siswa jangankan betulin Asbes beli Air aja kami gak Punya uang bang kami pun pusing bang sekarang "kata ibu kepsek.
Kalau ibu pusing mengelola dana BOS yang 116 siswa itu kenapa ibu mau jadi kepala sekolah "sebenarnya saya gak minta jadi kepsek tapi saya di suruh sama pak Kabid SMP bang,makanya saya mau"ujar kepsek
Kalau memang bikin ibu pusing ngapain di teruskan menjadi kepsek mundur aja kan bisa bu"kata kru media ini
"Bagaimana saya gak pusing bang banyak kali yang mau di bayar bang seperti uang spanduk PON Rp.250.000 wajib di bayar sama Rekanan atas perintah Dinas katanya ,Belum lagi beli Buku yang 8 standart dari rekanan dan pokoknya ada aja lah bang barang barang masuk dari rekanan dalam satu tahun,apa gak saya pusing bang"cetus ibu kepsek SMPN 4 ini.
Kalau siswa ibu 116 orang dana BOS nya Per Tahun kan hampir Rp.130 jutaan Bu? masa betulin Asbes yang sedikit itu aja gak bisa di ambil dari dana BOS,kata kru media ini"ah Macam gak tau
Aja Abang"kata kepsek,maksudnya apa Bu kata kru" uang Bos itu juga kami Stor bang ke kabid"cetus kepsek
Sebelumnya Beberpa sumber kepsek SMPN lainnya juga mengatakan hal yang hampir serupa di duga terjadi seperti di SMPN 4 selesai,mereka berharap agar Pemkab Langkat melalui PJ.Bupati Langkat
Bapak Faisal Hasrimy.AP.M.AP untuk bisa turun gunung memberikan kenyamanan kepada kepsek-kepsek di seluruh jenjang pendidikan.
Di kabupaten Langkat agar dunia pendidikan
Tidak terus menjadi sorotan Publik.
Sementara Ketua ikatan Media Online(IMO) indonesi Langkat Agus Salim di dampingi wakil ketua Suriadi dan sekretarisnya Sahrul Akbar meminta aparat penegak hukum khususnya Kajari Langkat dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pungli dan korupsi di dunia pendidikan langkat
Terpisah,Terkait informasi yang di dapat, Tim kru beberapa media ini Mencoba melakukan konfirmasi Kepada Kepala dinas pendidikan langkat Dr.Saiful Abdi Jum'at(27/9/2024) namun beliau tidak berada di tempat,begitu juga Kabid SMP dinas pendidikan langkat Gembira.M.Pd juga tidak berada di ruang kerjanya ketika di hubungi melalui Via WhatsApp pribadinya pukul 16.00 wib sore untuk meminta keterangan secara langsung namun sampai berita ini di terbitkan
Kabid Pendidikan SMPN Langkat tersebut terkesan bungkam dan tak memberikan jawaban.(Tim)